PT BONEHAU PRIMA COAL DI SOROT MAHASISWA

Menyoroti Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Bonehau Kami dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat (Hipmakar Sulbar) tidak tinggal diam.

Diketahui PT. Bonehau Prima Coal yang beraktivitas di kecamatan Bonehau telah menimbulkan banyak polemik di kalangan publik seperti pencemaran Lingkungan Penggunaan Fasilitas Umum yang belum jelas seperti apa kajian Amdalnya.

Oleh sebab itu kami dari Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya tentu tidak akan tinggal diam selagi berkaitan dengan Masyakarat langsung pada umumnya.

Diketahui menurut Informasi Bahwa Pengangkutan Batu Bara itu sudah puluhan Ribu Ton namun belum ada kontribusi yang signifikan dari Perusahaan maka dari itu kita perlu permasalahkan dan pertanyakan seperti apa program hasil akhirnya jangan sampai masyakarat di bodohi.

Dari beberapa alasan itu kami meminta untuk tidak lagi melakukan penggalian dan pengangkutan untuk mengantisipasi terjadinya pembodohan di kemudian hari dan untuk yg telah di angkut dengan tegas kami meminta untuk di kembalikan ke Daerah penggalian karena sayang isi Bumi Masyarakat Bonehau jika di kuras namun belum ada kejelasan.

ISU 3 PERIODE JOKOWI MENGUNDANG SEMANGAT REFORMASI JILID 2

Metode gerakan Mahasiswa biasanya selalu turun ke jalan menyampaikan kritik dan aspirasi kepada pemerintah, membawa spanduk, bahkan mobil komando, jika gerakan berpusat di Ibu Kota Negara, maka sasarannya ke depan Istana, gedung DPR RI, di tingkat daerah pun demikian sesuai dengan tingkatan Pemerintah dan Kondisi Isu dasar daripada Gerakan.

Namun, perkembangan zaman dan teknologi berlahan mengubah cara mahasiswa berpendapat. Mahasiswa kadang lebih memilih menyampaikan suaranya lewat media sosial hal ini menjadi sebab adanya istilah Aktivis media sosial. Media sosial menjadi salah satu ruang publik yang dewasa ini dimanfaatkan banyak orang untuk berbicara segala hal termasuk protes pada pemerintah.

Kritik mahasiswa dengan memanfaatkan media sosial seperti menjadi fenomena belakangan ini. Sejumlah kelompok pemuda dan Mahasiswa berani melontarkan kritik pedas terhadap Presiden Joko Widodo di media sosial, baik melalui poster atau meme.

Munculnya kritik terhadap Presiden Jokowi di media sosial sudah banyak di praktekkan oleh kelompok Pemuda dan Mahasiswa mungkin kita bisa mengambil sampel BEM Universitas Indonesia dengan kritik kerasnya yang menyebut Jokowi King of Lip Service, tentu ini adalah kritik pedas yang nampak halus.

Sayapun berani katakan bahwa betul Rezim Presiden Joko Widodo sangat pas mendapat julukan King Of Lip Service sebagai pemimpin yang ramah dan cukup pandai bertutur menyentu hati masyakarat dengan janji manis yang pada akhirnya tidak sesuai dengan harapan atas janji yang terlantun indah karena sistem di negri ini lebih menguntungkan kaum oligarki.

Pernyataan manis namun sebenarnya paradoks Pak Jokowi menyatakan siap dikritik asal sopan dan santun itu semua bulsit, bisa kita uji pertama kritik sopan santun seperti apa yang di maksud dan apakah ada jaminan terhadap realisasinya, sama sekali tidak ada, kritik keras yang mengundang seluru elemen Mahasiswa Indonesia saja tidak ngaruh apa lagi sopan dan santun seperti yang di maksud, tentu aksi perlawanan mahasiswa bukanlah yang tidak mendasar, selalu berangkat dari data dan kajian namun tetap saja seringkali mahasiswa mendapat perlakuan intimidasi bahkan di tangkap karena kritiknya terhadap Jokowi, tindakan refresif pun semakin menjadi-jadi gerakan Mahasiswapun coba untuk di bungkam demokrasi ternodai serasa kembali ke zaman kolonialisme.

Kritik Lewat Media Sosial Dinilai Efektif menjadi hal Solutif untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus aksi lapangan, sama dengan yang di kemukakan oleh Pemerhati media sosial yang juga pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi, mengatakan kritik atau protes yang dilakukan mahasiswa dan ditujukan untuk pemerintah sebenarnya bukan hal baru. Itu sudah terjadi sejak lama, Hanya saja, cara yang digunakan mulai bergeser. Saat ini beberapa mahasiswa memilih media sosial sebagai tempat menyampaikan aspirasi pada pemerintah tidak melulu harus turun ke jalan, namum sisi lain atau konsekuensi dari metode kritik melalui media sosial sangat mungkin terjerat UU ITE.

Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo selama ini tak lepas dari bayang-bayang pemolisian. Selama masa pemerintahan Jokowi, Mahasiswa yang mencoba kritik terhadap Jokowi ada yang diamankan aparat dengan tuduhan melanggar Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). payung hukum tersebut justru memuat banyak pasal-pasal karet yang dapat dijadikan sebagai alat untuk membungkam.

Pembahasan sebelumnya merupakan pengantar bahwasanya sudah berbagai metode atau instrumen gerakan yang dilakukan oleh kelompok pemuda dan Mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya mulai dari aksi-aksi lapangan Sampai aksi melalui sosial media, tapi yah memang dasar jika seandainya saja yang memimpin Indonesia adalah pimpinan sesuai devinisinya bukan karakter penguasa maka mungkin saja akan ada tanggapan positif bukan sikap apatisme terhadap rakyat.

Saat ini isu Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, sangat hangat di perbincangkan oleh kelompok-kelompok pemuda dan Mahasiswa bahkan seluruh lapisan Masyarakat, tentu menghasilkan konglusi pro dan kontra di tengah masyarakat, secara subjektif saya percaya di situasi saat ini masyakarat cukup cerdas untuk menilai standarisasi dari Segi kelayakan dan UU yang mengatur kepemiluan. Isu perpanjangan masa jabatan Presiden untuk tiga periode dengan segala macam instrumen, tentu isu perpanjangan Jabatan bukan wacana biasa yang coba di hadirkan di tengah Masyarakat melainkan sangat syarat dengan kepentingan elite yang belum tuntas untuk agenda politik mencapai tujuan kekuasaan.

Jangan Sampai Sejarah Orde Baru Terulang kembali untuk Rezim Jokowi tentu bukan hal yang mustahil jika amanat Reformasi dan nilai-nilai demokrasi di hianati, bukanka sejarah telah mencatat kekuatan pemuda yang menumbang Rezim orde baru. Sudah seharusnya penolakan terhadap penundaan pemilu 2024 di suarakan sekeras mungkin. Tidak ada alasan dan landasan yang kuat untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Narasi ini hanya akan menjadi catatan buruk, pembangkangan konstitusi demi melanggengkan hegemoni kekuasaan dan kepentingan oligarki.

Kemudian Presiden masa Jokowi Widodo tidak ada hal yang terlalu pantas untuk di banggakan, alasan memberi kesempatan penyelesaian kinerja tentu mala semakin memperjelas kegagalan Jokowi selama 2 periode. Kegagalan Jokowi sangat nampak jelas mulai dari Pelemahan lembaga KPK, Penerapan Omnibus Law UU ciptaker-UU Minerba, maraknya tindakan represif aparat terhadap rakyat yg mempertahankan ruang hidupnya dari perampasan negara atas nama pembangunan, utang negara yang semakin membengkak berjumlah 7.014 Triliun, pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya karena hadirnya UU ITE, pemilu ingin ditunda dan masa jabatan presiden serta wapres ingin ditambah tentunya bertentangan dengan UU, harga Minyak goreng melambung tinggi, Bensin Premium hilang, pertalite langka, pertamax dengan harga melambung tinggi, pemaksaan pembangunan IKN yang insubstansial, Negara yang berbisnis dengan Rakyatnya dan masi banyak lagi.

Dengan demikian beberapa narasi mulai dari sarana penyampaian aspirasi dan beberapa kelemahannya dari sisi gerakan lapangan dan media Sosial serta serta kritikan atas isu penundaan Pemilu, perpanjang jabatan dan penampakan kegagalan Jokowi selama 8 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia.

75 Tahun HMI Menuju Era Society 5.0 Punya peran Penting

Penulis : Aco Riswan (HMI Cabang Manakarra)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah Organisasi kemahasiswaan yang di bentuk pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 H bertepatan dengan tanggal 5 Februari 1947 M yang di prakarsai oleh Lafran Pane beserta 14 orang mahasiswa Sekolah Tinggi Islam yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi Kemahasiswaan tertua di Indonesia di banding beberapa organisasi Kemahasiswaan lainnya. Di umur yang memasuki 75 tahun pada tanggal 5 Februari 2022 mendatang tentu bukan umur yang mudah lagi bagi HMI jika di ibaratkan sebagai Manusia. Analoginya jika Manusia sudah tua pasti akan banyak masalah dalam organ tubuhnya dan bermunculannya penyakit yang menggerogoti batang tubuh Manusia tersebut. Analogi ini memang sangat relevan dengan kondisi HMI saat ini, nampaknya semakin menua di buktikan dengan banyaknya Konflik ibarat penyakit yang menggerogoti batang tubuh HMI sehingga HMI mengalami degradasi dari masa ke masa.

Dengan kondisi HMI saat ini tentu menjadi PR besar bagi seluruh kader untuk merefleksi dan memperbarui sebagai upaya meremajakan HMI untuk bisa menyesuaikan diri dengan Transformasi Zaman yang semakin moderen. HMI harus bisa lebih maju dan memodernisasi sistem, dengan menggunakan sumber daya yang ada di Era Revolusi Industri 4.0 dengan menuntut agar setiap kader bisa beradaptasi dan mampu mengoperasikan teknologi sebagai alat penyimpanan, penyaluran data, dan informasi Dunia.

Perkembangan zaman yang dari masa ke masa mengalami transformasi pesat menjadi tantangan mendasar bagi HMI untuk bisa selaras dengan Zaman. Salah satu bentuk Transformasi tersebut yaitu Society 5.0. Society 5.0 adalah manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era Revolusi industri 4.0. Society 5.0 sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang pada tahun 2019. Society 5.0 merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence) sedangkan era society 5.0 sebagai pembaharuan yang menempatkan manusia sebagai komponen utama di dalamnya, bukan sekadar passive component seperti di revolusi industri 4.0.

Dalam menghadapi era society 5.0, dunia pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam hal ini tentu HMI juga memiliki peran penting dalam perkembangan era Society 5.0 yaitu untuk memajukan kualitas SDM. Karena itu diperlukan Fasilitas dan kualitas pendidikan sebagai penunjang tuntutan Zaman.

HMI juga perlu memiliki kesiapan dan kemampuan berpikir (Higher Order Thinking Skills) untuk menjawab tantangan global era society 5.0. Hal tersebut untuk meminimalisir kesenjangan pola pikir dan orientasi teknologi setiap kalangan Masyarakat nantinya. Tentu langkah yang harus di persiapkan HMI adalah upaya edukasi ke masyarakat dengan pengetahuan dasar terkait Era Society 5.0 agar seluruh element Masyarakat siap menghadapi Era baru dengan life skill yang cukup tentang teknologi.

Salahsatu persoalan mendasar yang sangat penting didorong oleh HMI untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, adalah sarana dan prasarana pendidikan di karenakan pendidikan punya peran penting untuk Generasi siap, menghadapi tantangan Zaman menuju Era Society 5.0 agar tidak menajdi penonton dan babu di negeri sendiri khususnya Indonesia.

HMI sudah seharusnya tampil sebagai Solutif dari setiap permasalahan yang ada, Progres pun dari masa ke masa sudah tidak diragukan, itulah mengapa HMI banyak diminati oleh kalangan Mahasiswa yang bergelut di dunia Organisasi. Oleh sebab itu HMI juga seharusnya punya gerakan besar sebagai upaya memaksimalkan fasilitas pendidikan terutama daerah pelosok negeri yang sangat minim tersentuh oleh Pemerintah di bidang pendidikan dan teknologi. Karena kita tau jika pendidikan dan pemahaman teknologi menjadi dasar untuk siap menghadapi Era Society 5.0 maka seiring dengan itu pendidikan juga harus di persiapkan secara maksimal dan Profesional itulah salahsatu peran penting HMI.

Demikian melalui tulisan ini dengan segala keterbatasan pengetahuan semoga dapat menjadi pendorong adanya gerakan besar oleh HMI untuk menjawab tantangan Zaman menuju Era Society 5.0.

Tuntutan Perempuan atas Kemerdekaan

Penulis :

Qhamtina Sari Iksan

Salahsatu Aktivis Perempuan Provinsi Sulawesi Barat yang juga adalah salahsatu kader HMI-WATI Cabang Manakarra asal Lebani Tappalang Barat.

Sejak tahun 1945 bangsa Indonesia telah dinyatakan menjadi bangsa yang merdeka. Secara umum berarti seluruh warga masyarakat baik itu perempuan ataupun laki laki telah bebas dari penjajahan dan penindasan dalam bentuk apapun. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan keputusan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Namun, realitanya yang terjadi di negara ini jauh dari kata merdeka, khususnya bagi kaum perempuan. Jika dikatakan merdeka adalah bebas berkehidupan dan bebas dari penindasan, saya rasa hal itu belum terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki peninggalan zaman penjajahan yang masih melekat dan dipertahankan oleh masyarakat Indonesia.

Patriarki adalah budaya dimana kaum laki laki yang menjadi manusia kelas satu, sedangkan perempuan selalu dipandang sebagai entitas kedua dalam berkehidupan. Efek yang ditimbulkan dari budaya ini adalah perempuan menjadi disepelekan dan hanya di tempatkan di ruang domestik. Ada istilah yang sering kita dengar di masyarakat bahwa tempatnya perempuan adalah “dapur, kasur, sumur”. Kebanyakan perempuan di Indonesia hari ini seakan pasrah dilabeli dengan pengaruh- pengaruh sisa zaman penjajahan seperti itu. Padahal hari ini bangsanya telah merdeka.

Perempuan yang berkiprah di wilayah publik masih menjadi bahan perbincangan dan banyak dicemooh. Perempuan yang mengejar pendidikan setinggi mungkin justru dicibir habis oleh masyarakat sebagian. Bukanka dalam alinea ke empat pembukaan UUD 45 disebutkan bahwa cita-cita bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, lantas ketika para perempuan berusaha menjadikan diri mereka cerdas hal tersebut malah menjadi suatu hal aneh di tengah masyarakat.

Merdeka bermakna bebas. Baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengembangkan diri. Perempuan di Indonesia hari ini sudah banyak yang turut bekerja di wilayah publik demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun disisi lain masi banyak diskriminasi terhadap perempuan contoh di dekat di Provinsi Sulawesi barat ini banyak hal salah satu contoh pencabulan terhadap perempuan kerap terjadi bahkan di luar daerah lain pun demikian, ini adalah masalah yang perlu di perhatikan dalam bernegara bagaimana perempuan mendapat hak yg sama di ruang Publik.

Label merdeka yang dimiliki negara ini seharusnya sudah cukup untuk menjadikan kehidupan masyarakatnya makmur. Tidak ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan hari ini seharusnya sudah berani untuk menuntut hak-haknya. Berani melawan diskriminasi yang selama ini di abaikan. Pada tahun 1932 Sukarno pernah berkata “Saat ini perjuangan kaum perempuan yang terpenting bukanlah demi kesetaraan, karena di bawah kolonialisme kaum laki-laki juga tertindas. Maka bersama dengan laki-laki, memerdekaan Indonesia. Karena hanya di bawah Indonesia yang merdekalah kaum perempuan akan mendapatkan kesetaraanya”. Nampaknya setelah merdeka selama 75 tahun cita-cita Sukorno belum terwujud.

Tanggal 08 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Peringatan ini di latar belakangi oleh demonstrasi besar besaran yang dilakukan oleh buruh perempuan pada tahun 1957. Perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di New York City menuntut lingkungan kerja dan upah yang lebih baik. Peristiwa ini menginpirasi banyak pergerakan perempuan di dunia untuk memperjuangkan hak-haknya dan menolak diskriminasi terhadap perempuan.

Sejak jaman penjajahan perempuan Indonesia telah memiliki pola fikir mengenai kebebasan terhadap diri mereka sendiri. Perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan dalam berkehidupan dan tidak selalu dijadikan manusia kelas dua. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa pergerakan perempuan hari ini semakin berkurang. Perempuan Indonesia hari ini cenderung pasrah dan menerima nasib tanpa mau berjuang demi hak perempuan itu sendiri.

Di era modern ini sudah seharusnya perempuan Indonesia lebih cerdas dalam memandang kehidupan dan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Sudah saatnya bangkit dan berani menyuarakan perlakuan diskriminasi yang di dapatkan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 di sebutkan bahwa “…sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu (laki-laki dan perempuan) adalah yang paling bertaqwa”. Jadi pada intinya semua manusia sama derajatnya di hadapan Tuhannya kecuali ketaqwaannya.

Sudah saatnya pergerakan perempuan bangkit kembali demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi kaum perempuan di Indonesia. Perempuan pantas mendapatkan hak nya mengembangkan diri, berpendidikan tinggi, berkehidupan layak dan tidak mendapatkan diskrimnisasi dalam hal apapun. Mengutip dari sebuah hadist Rosulullah saw “Perempuan adalah tiang negara, jika baik perempuannya maka baiklah negaranya dan jika rusak perempuannya maka rusak pula negaranya”

Harapan kader untuk ketum PB HMI Raihan Ariatama

Penulis :

Aco Riswan

(Kader HMI Cabang Manakarra)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi kader mahasiswa Islam tertua di Indonesia, secara kualitas dan kuantitas kadernya sudah tidak bisa dibantah. HMI sangat berperan aktif melahirkan kader-kadernya melalui berbagai training formal di HMI.

HMI menjadi salahsatu contoh atas nilai independensi yang sebenarnya, organisasi atau wadah mahasiswa kader nondeskripsi partai secara adminstratif dan legalitatif, bahkan pada organisasi Korps Alumni HMI (KAHMI) tidak bisa dikaitkan hubungan adminstratifnya dengan HMI. Independensi HMI adalah cerminan historis yang selalu dijaga dan dirawat kader-kadernya dalam fase perjuangan HMI dari masa ke masa.

Pengantar diatas sebagai pengetahuan dasar bagi kader-kader yang baru berhimpun didalamnya, juga bahan basic yang tekun dilakukan untuk merekrut cikal bakal kader untuk berhimpun didalam HMI. Berbeda dengan kader-kader yang sudah lama atau sedang berproses, teori-teori dasar itu menuai berbagai kritik dan apreasi pada realitas yang sebenarnya.

Beberapa analisis, kritik, saran, dan masukan mengenai HMI datang dari berbagai stakeholder, mulai dari HMI sendiri (internal) sampai pada diluar HMI (eksternal). Agus Salim Sitompul dalam 44 Indikator Kemunduran HMI, seharusnya menjadi evaluasi bersama dan motivasi perbaikan, menanggapi 44 indikator tersebut secara pesimis adalah murni kesalahan kader yang semakin mengalami kemunduran moral.

HMI berfungsi sebagai organisasi kader dan berperan sebagai organisasi perjuangan, menjadi tuntutan moral kepada setiap diri kader untuk menjaga identitas organisatorisnya. Konflik didalam internal HMI menjadi perbincangan pada setiap pertemuan ke-HMI-an antar kader-kadernya. Pertemuan-pertemuan tidak lagi membahas terkait dengan bagaimana kondisi bangsa dan solusinya, namun lebih kepada konflik antar gerbong, hegemoni kekuasaan (PB HMI, BADKO, Cabang, dan Komisariat), project politik (Pilkada, Pileg, dan Pilpres), dan flayer eksistensi insubstansial.

Kondisi HMI saat ini membuat beberapa kader yang sadar bertanya-tanya apakah yang membuat HMI mengalami degradasi dan sangat lamban khususnya di sektoral permasalahan penyelesaian terhadap konflik kader di tingkat Cabang. Semoga kesadaran akan pentingnya perhatian atas cabang yang mengatur kondisi perkaderan di setiap daerah bisa lebih di maksimalkan sehingga Pun Komisariat bisa lebih leluasa melaksanakan dan mengawal proses kaderisasi sebagai jantung HMI untuk tetap mempertahankan eksistensinya.

Sebagai kader ku titipkan harapan melalui tulisan singkat ini untuk Kakanda-kakanda Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) khususnya Kakanda Raihan Ariatama selaku Ketua Umum PB HMI periode 2021-2023 sebagai simbolik tumpuhan harapan dan kebanggaan kami seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meskipun secara pribadi belum pernah bertemu secara langsung. sebelumnya kami Sebagai kader akan selalu menjaga nama baik organisasi sebagai wadah tempat berhimpun dan belajar namun hasil dari belajar dan diskusipun kami menemukan celah bahwa kondisi HMI saat ini perlu mendapatkan kritikan dari hasil pemikiran kader yang lahir dari rahimnya sendiri, terutama pada persoalan urusan struktural yang kemudian di anggap sebagai cikal bakal rusaknya pola kultural kaderisasi oleh sebab orientasi kekuasaan berlebih, yang secara potensial akan merembes pada kondisi internal HMI yaitu proses kaderisasi dikarenakan HMI adalah organisasi perkaderan sehingga butuh gerakan yang masif dan sistematis dalam pengelolaannya.

Kami berharap kepada kakanda jajaran Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) untuk lebih mempercepat dalam pengambilan suatu keputusan menyelesaikan konflik khususnya problem di tingkat Cabang demi normalisasi proses berjalannya roda organisasi yang baik di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) jika dibiarkan berlarut-larut dan lama proses penyelesaiannya tentu efeknya akan mengarah di internal dan mempengaruhi optimalisasi tujuan dari pada HMI dan pergeseran atas Nilai-nilai dasar perjuangan (NDP).

Sebagai salahsatu kader HMI jiwa Optimisme dan semangat juang yang tinggi masi menjadi prinsip gerakan. Bentuk penghargaan kepada para pejuang terdahulu khususnya Ayahanda Lafran Pane pendiri HMI pada tahun 1947 M. Terlalu naif bagi kita sebagai kader ketika menyadari kondisi internal HMI sedang mengalami dekadensi lantas hanya berdiam diri bahkan mungkin menjadi salahsatu aktor dan penikmat dari kemunduran HMI di sektoral moralitas hanya karena kepentingan sekelompok atau individu. Skeptisisme berlahan terbentuk dalam paradigma kader memandang masa depan HMI jika terus berdiam diri tanpa ada nilai pemikiran kritis yang di sodorkan demi kepentingan dan masa depan HMI yang lebih baik.

Mengutip dari Argumentasi Kakanda Arief Rosyid hasan mantan Ketua Umum PB HMI 2013-2015 bahwa kondisi HMI hari ini adalah refresentatif dari waja masa depan HMI sehingga harusnya bisa lebih baik dan menyodorkan gagasan-gagasan penting yang membangun umat dan bangsa seiring dengan perkembangan Zaman, akan tetapi ketika HMI seringkali mempertontonkan kerumunan insubstansial, kerusuhan, kekerasan, perpecahan di setiap momen dan konflik yang berlarut-larut maka HMI tidak akan di terima oleh Zaman di masa yang akan datang, dan bahkan kata beliau kita semua tanpa HMI Nothing.

Melihat dari historis perjalanan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari masa ke masa fase-fase perjuangan yang teleh dilalui tentu kita harus berfikir bagaimana berkontribusi sebesar-besarnya terhadap kemajuan HMI tentu dengan mewujudkan tujuan HMI yaitu "Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridohi Allah SWT".

Memandang masa depan HMI rujukan yang bisa kita jadikan Referensi untuk menata kembali masa depan HMI yaitu buku Kakanda Almarhum Muliadi P Tamsir mantan ketua umum PB HMI periode 2016-2018 yang berjudul "Mengubah Dari Jantung" yang berisi tentang gagasan-gagasan penting dan harapan untuk HMI di masa yang akan datang beserta kisah perjalanan sebelum dan setelah masuk di HMI.

Semoga HMI di masa-masa yang akan datang jauh lebih baik sebagaimana harapan para senior-senior pendahulu dikarenakan beberapa tahun terakhir HMI seringkali menyodorkan tontonan konflik yang berlebihan sampai dualisme pun menjadi solusi. Mulai saat ini harapan besar dari seluruh kader HMI melalui Kepemimpinan Kakanda Raihan Ariatama bisa membuat seluruh kader HMI di seluruh penjuru negeri tersenyum bersorak dan bangga atas ke berHMIanya.

Harapan kader untuk ketum PB HMI Raihan Ariatama

Penulis :

Aco Riswan

(Kader HMI Cabang Manakarra)

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah organisasi kader mahasiswa Islam tertua di Indonesia, secara kualitas dan kuantitas kadernya sudah tidak bisa dibantah. HMI sangat berperan aktif melahirkan kader-kadernya melalui berbagai training formal di HMI.

HMI menjadi salahsatu contoh atas nilai independensi yang sebenarnya, organisasi atau wadah mahasiswa kader nondeskripsi partai secara adminstratif dan legalitatif, bahkan pada organisasi Korps Alumni HMI (KAHMI) tidak bisa dikaitkan hubungan adminstratifnya dengan HMI. Independensi HMI adalah cerminan historis yang selalu dijaga dan dirawat kader-kadernya dalam fase perjuangan HMI dari masa ke masa.

Pengantar diatas sebagai pengetahuan dasar bagi kader-kader yang baru berhimpun didalamnya, juga bahan basic yang tekun dilakukan untuk merekrut cikal bakal kader untuk berhimpun didalam HMI. Berbeda dengan kader-kader yang sudah lama atau sedang berproses, teori-teori dasar itu menuai berbagai kritik dan apreasi pada realitas yang sebenarnya.

Beberapa analisis, kritik, saran, dan masukan mengenai HMI datang dari berbagai stakeholder, mulai dari HMI sendiri (internal) sampai pada diluar HMI (eksternal). Agus Salim Sitompul dalam 44 Indikator Kemunduran HMI, seharusnya menjadi evaluasi bersama dan motivasi perbaikan, menanggapi 44 indikator tersebut secara pesimis adalah murni kesalahan kader yang semakin mengalami kemunduran moral.

HMI berfungsi sebagai organisasi kader dan berperan sebagai organisasi perjuangan, menjadi tuntutan moral kepada setiap diri kader untuk menjaga identitas organisatorisnya. Konflik didalam internal HMI menjadi perbincangan pada setiap pertemuan ke-HMI-an antar kader-kadernya. Pertemuan-pertemuan tidak lagi membahas terkait dengan bagaimana kondisi bangsa dan solusinya, namun lebih kepada konflik antar gerbong, hegemoni kekuasaan (PB HMI, BADKO, Cabang, dan Komisariat), project politik (Pilkada, Pileg, dan Pilpres), dan flayer eksistensi insubstansial.

Kondisi HMI saat ini membuat beberapa kader yang sadar bertanya-tanya apakah yang membuat HMI mengalami degradasi dan sangat lamban khususnya di sektoral permasalahan penyelesaian terhadap konflik kader di tingkat Cabang. Semoga kesadaran akan pentingnya perhatian atas cabang yang mengatur kondisi perkaderan di setiap daerah bisa lebih di maksimalkan sehingga Pun Komisariat bisa lebih leluasa melaksanakan dan mengawal proses kaderisasi sebagai jantung HMI untuk tetap mempertahankan eksistensinya.

Sebagai kader ku titipkan harapan melalui tulisan singkat ini untuk Kakanda-kakanda Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) khususnya Kakanda Raihan Ariatama selaku Ketua Umum PB HMI periode 2021-2023 sebagai simbolik tumpuhan harapan dan kebanggaan kami seluruh kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) meskipun secara pribadi belum pernah bertemu secara langsung. sebelumnya kami Sebagai kader akan selalu menjaga nama baik organisasi sebagai wadah tempat berhimpun dan belajar namun hasil dari belajar dan diskusipun kami menemukan celah bahwa kondisi HMI saat ini perlu mendapatkan kritikan dari hasil pemikiran kader yang lahir dari rahimnya sendiri, terutama pada persoalan urusan struktural yang kemudian di anggap sebagai cikal bakal rusaknya pola kultural kaderisasi oleh sebab orientasi kekuasaan berlebih, yang secara potensial akan merembes pada kondisi internal HMI yaitu proses kaderisasi dikarenakan HMI adalah organisasi perkaderan sehingga butuh gerakan yang masif dan sistematis dalam pengelolaannya.

Kami berharap kepada kakanda jajaran Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) untuk lebih mempercepat dalam pengambilan suatu keputusan menyelesaikan konflik khususnya problem di tingkat Cabang demi normalisasi proses berjalannya roda organisasi yang baik di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) jika dibiarkan berlarut-larut dan lama proses penyelesaiannya tentu efeknya akan mengarah di internal dan mempengaruhi optimalisasi tujuan dari pada HMI dan pergeseran atas Nilai-nilai dasar perjuangan (NDP).

Sebagai salahsatu kader HMI jiwa Optimisme dan semangat juang yang tinggi masi menjadi prinsip gerakan. Bentuk penghargaan kepada para pejuang terdahulu khususnya Ayahanda Lafran Pane pendiri HMI pada tahun 1947 M. Terlalu naif bagi kita sebagai kader ketika menyadari kondisi internal HMI sedang mengalami dekadensi lantas hanya berdiam diri bahkan mungkin menjadi salahsatu aktor dan penikmat dari kemunduran HMI di sektoral moralitas hanya karena kepentingan sekelompok atau individu. Skeptisisme berlahan terbentuk dalam paradigma kader memandang masa depan HMI jika terus berdiam diri tanpa ada nilai pemikiran kritis yang di sodorkan demi kepentingan dan masa depan HMI yang lebih baik.

Mengutip dari Argumentasi Kakanda Arief Rosyid hasan mantan Ketua Umum PB HMI 2013-2015 bahwa kondisi HMI hari ini adalah refresentatif dari waja masa depan HMI sehingga harusnya bisa lebih baik dan menyodorkan gagasan-gagasan penting yang membangun umat dan bangsa seiring dengan perkembangan Zaman, akan tetapi ketika HMI seringkali mempertontonkan kerumunan insubstansial, kerusuhan, kekerasan, perpecahan di setiap momen dan konflik yang berlarut-larut maka HMI tidak akan di terima oleh Zaman di masa yang akan datang, dan bahkan kata beliau kita semua tanpa HMI Nothing.

Melihat dari historis perjalanan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari masa ke masa fase-fase perjuangan yang teleh dilalui tentu kita harus berfikir bagaimana berkontribusi sebesar-besarnya terhadap kemajuan HMI tentu dengan mewujudkan tujuan HMI yaitu "Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang di ridohi Allah SWT".

Memandang masa depan HMI rujukan yang bisa kita jadikan Referensi untuk menata kembali masa depan HMI yaitu buku Kakanda Almarhum Muliadi P Tamsir mantan ketua umum PB HMI periode 2016-2018 yang berjudul "Mengubah Dari Jantung" yang berisi tentang gagasan-gagasan penting dan harapan untuk HMI di masa yang akan datang beserta kisah perjalanan sebelum dan setelah masuk di HMI.

Semoga HMI di masa-masa yang akan datang jauh lebih baik sebagaimana harapan para senior-senior pendahulu dikarenakan beberapa tahun terakhir HMI seringkali menyodorkan tontonan konflik yang berlebihan sampai dualisme pun menjadi solusi, mulai saat ini harapan besar melalui kepemimpinan Kakanda Raihan Ariatama bisa membuat seluruh kader HMI di seluruh penjuru negeri tersenyum bersorak dan bangga atas ke berHMIanya.

KEMERDEKAAN DAN PEREMPUAN

QHAMTINA SARI

Salahsatu Aktivis Perempuan Provinsi Sulawesi Barat yang juga adalah salahsatu kader HMI-WATI Cabang Manakarra.

Sejak tahun 1945 bangsa Indonesia telah dinyatakan menjadi bangsa yang merdeka. Secara umum berarti seluruh warga masyarakat baik itu perempuan ataupun laki laki telah bebas dari penjajahan dan penindasan dalam bentuk apapun. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan keputusan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Namun, realitanya yang terjadi di negara ini jauh dari kata merdeka, khususnya bagi kaum perempuan. Jika dikatakan merdeka adalah bebas berkehidupan dan bebas dari penindasan, saya rasa hal itu belum terwujud sepenuhnya. Hal ini disebabkan oleh budaya patriarki peninggalan zaman penjajahan yang masih melekat dan dipertahankan oleh masyarakat Indonesia.

Patriarki adalah budaya dimana kaum laki laki yang menjadi manusia kelas satu, sedangkan perempuan selalu dipandang sebagai entitas kedua dalam berkehidupan. Efek yang ditimbulkan dari budaya ini adalah perempuan menjadi disepelekan dan hanya di tempatkan di ruang domestik. Ada istilah yang sering kita dengar di masyarakat bahwa tempatnya perempuan adalah “dapur, kasur, sumur”. Kebanyakan perempuan di Indonesia hari ini seakan pasrah dilabeli dengan pengaruh- pengaruh sisa zaman penjajahan seperti itu. Padahal hari ini bangsanya telah merdeka.

Perempuan yang berkiprah di wilayah publik masih menjadi bahan perbincangan dan banyak dicemooh. Perempuan yang mengejar pendidikan setinggi mungkin justru dicibir habis oleh masyarakat sebagian. Bukanka dalam alinea ke empat pembukaan UUD 45 disebutkan bahwa cita-cita bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, lantas ketika para perempuan berusaha menjadikan diri mereka cerdas hal tersebut malah menjadi suatu hal aneh di tengah masyarakat.

Merdeka bermakna bebas. Baik laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mengembangkan diri. Perempuan di Indonesia hari ini sudah banyak yang turut bekerja di wilayah publik demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Namun disisi lain masi banyak diskriminasi terhadap perempuan contoh di dekat di Provinsi Sulawesi barat ini banyak hal salah satu contoh pencabulan terhadap perempuan kerap terjadi bahkan di luar daerah lain pun demikian, ini adalah masalah yang perlu di perhatikan dalam bernegara bagaimana perempuan mendapat hak yg sama di ruang Publik.

Label merdeka yang dimiliki negara ini seharusnya sudah cukup untuk menjadikan kehidupan masyarakatnya makmur. Tidak ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan hari ini seharusnya sudah berani untuk menuntut hak-haknya. Berani melawan diskriminasi yang selama ini di abaikan. Pada tahun 1932 Sukarno pernah berkata “Saat ini perjuangan kaum perempuan yang terpenting bukanlah demi kesetaraan, karena di bawah kolonialisme kaum laki-laki juga tertindas. Maka bersama dengan laki-laki, memerdekaan Indonesia. Karena hanya di bawah Indonesia yang merdekalah kaum perempuan akan mendapatkan kesetaraanya”. Nampaknya setelah merdeka selama 75 tahun cita-cita Sukorno belum terwujud.

Tanggal 08 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Peringatan ini di latar belakangi oleh demonstrasi besar besaran yang dilakukan oleh buruh perempuan pada tahun 1957. Perempuan yang bekerja sebagai buruh pabrik tekstil di New York City menuntut lingkungan kerja dan upah yang lebih baik. Peristiwa ini menginpirasi banyak pergerakan perempuan di dunia untuk memperjuangkan hak-haknya dan menolak diskriminasi terhadap perempuan.

Sejak jaman penjajahan perempuan Indonesia telah memiliki pola fikir mengenai kebebasan terhadap diri mereka sendiri. Perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan dalam berkehidupan dan tidak selalu dijadikan manusia kelas dua. Namun tidak dapat di pungkiri bahwa pergerakan perempuan hari ini semakin berkurang. Perempuan Indonesia hari ini cenderung pasrah dan menerima nasib tanpa mau berjuang demi hak perempuan itu sendiri.

Di era modern ini sudah seharusnya perempuan Indonesia lebih cerdas dalam memandang kehidupan dan hak-hak yang seharusnya didapatkan. Sudah saatnya bangkit dan berani menyuarakan perlakuan diskriminasi yang di dapatkan. Dalam Al-Quran surat Al-Hujarat ayat 13 di sebutkan bahwa “…sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu (laki-laki dan perempuan) adalah yang paling bertaqwa”. Jadi pada intinya semua manusia sama derajatnya di hadapan Tuhannya kecuali ketaqwaannya.

Sudah saatnya pergerakan perempuan bangkit kembali demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi kaum perempuan di Indonesia. Perempuan pantas mendapatkan hak nya mengembangkan diri, berpendidikan tinggi, berkehidupan layak dan tidak mendapatkan diskrimnisasi dalam hal apapun. Mengutip dari sebuah hadist Rosulullah saw “Perempuan adalah tiang negara, jika baik perempuannya maka baiklah negaranya dan jika rusak perempuannya maka rusak pula negaranya”.

Editor : Abstrak

Pembangunan PLTA Mengancam Peradaban Leluhur dan Cagar Budaya Tanah Kalumpang Raya

Rencana masukannya perusahaan PT DND HYDRO EKOPOWER yang akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) menua banayak sorotan terutama Pasca pertemuan yang di adakan di salahsatu Hotel terbesar di Mamuju D Maleo pada tgl 13 September 2021 kemarin.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas penilaian ANDAL perencanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di kecamatan Bonehau Kalumpang, yang di hadiri oleh Tokoh-tokoh Masyarakat Adat, Pemerintah Kecamatan, Desa dan tamu tak di Undang yaitu Pemuda dan Mahasiswa.

Dalam pertemuan tersebut telah di paparkan beberapa hasil analisa dampak lingkungan ketika PLTA masuk di Kecamatan Bonehau Kalumpang  oleh Tim pihak teknisi Perusahaan, setelah pemaparan tersebut Masyarakat pun mengeluarkan Pendapat dan beberapa pertanyaan terkait jaminan Sosial keberlanjutan kehidupan Masyarakat kedepan tentu dari beberapa pertanyaan itu belum mampu di jawab oleh pihak perusahaan dan pastinya Masyarakat belum puas sehingga belum siap menerima PLTA masuk dan dibangun di Daerahnya.

Aco Riswan salahsatu perwakilan Pemuda dan Mahasiswa sekaligus Pendiri Organisasi Daerah Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat (HIPMAKAR SULBAR) juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pernyataannya kami hadir bukan atas dasar undangan tapi atas dasar Kepedulian dan Cinta terhadap tanah air kami Bonehau Kalumpang yang direncanakan untuk ditenggelamkan oleh pihak investor yang memburu keuntungan tanpa berfikir nasib Masyarakat  kedepannya setelah tanah dan pemukiman mereka tergusur oleh air yang mungkin saja menenggelamkan.

Lebih lanjut Aco Riswan menjelaskan Pembangunan PLTA selain mengancam hilangnya Hak kelola Masyarakat Adat atas wilayahnya juga akan berdampak secara Sosial dan ekonomi lebih jauh lagi berpotensi menimbulkan konflik sosial antar Masyarakat yang Pro dan Kontra, sebab dipastikan akan banyak Investasi akan masuk pasca pembangunan. PLTA tersebut.

Kemudian Aco Menambahkan bahwa  bahwa alasan lain mengapa PLTA harus kita tolak karena akan banyak situs-situs kawasan yang akan ditenggelamkan, khusus di Kalumpang ada situs Minanga Sipakko, Bukit Kamassi, Salu Makula, Palemba, Situs penguburan ceruk Lebani dll. Di Bonehau ada situs Sakkarra, dan beberapa situs disepanjang sungai Bonehau dari hulu hingga hilir bersatu dengan sungai karama termasuk perkampungan tua dan pekuburan tua leluhur Orang Talondo Kondo. Di Tarailu ada situs Sikendeng, situs Lemo, situs Pantaraan, situs Kalepu. Semua situs ini adalah pemukiman neolitik yang bersaksi tentang sejarah migrasi leluhur kita orang Sulawesi, menurut hasil Peneliti senior Balai Arkeologi di sampaikan di seminar kebudayaan yang saya ikuti, juga di tanah tanah Kalumpang ditemukan pengetahuan Padi pertama dan pengetahuan peleburan logam pertama. 

Terakhir ia menyampaikan dengan alasan kuat ini demi melindungi dan melestarikan Cagar budaya maka kami dengan tegas siaap mengawal untuk penolakan kehadiran PLTA di kecamatan Bonehau Kalumpang dan apa bila Perusahaan PT DND HYDRO EKOPOWER tidak berhenti melirik Bonehau Kalumpang untuk jadi lokasi pembangunan PLTA maka kami pemuda dan Mahasiswa bersama Masyarakat siap untuk kembali meramaikan sepanjang jalan di Ibu kota Provinsi Sulawesi Barat kabupaten Mamuju,

Demikian tanggapan dan pernyataan Aco Riswan selaku Pendiri Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya yang juga adalah Mahasiswa Universitas Tomakaka Mamuju jurusan Ilmu Politik. Dan juga Aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Manakarra.

Editor : Monkey

HIPMAKAR: BERHARAP PERHATIAN KHUSUS PEMERINTAH

Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat

(HIPMAKAR-SULBAR)

Bencana banjir yang melanda beberapa Desa, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju. Terjadi pada Minggu malam, sekitar pukul 22.00 wita, dan sekitar 70 rumah kepala keluarga jadi korban.

Kemudian berdasarkan informasi yang kami dapat dari salahsatu warga yang terdampak banjir mengatakan selain dari rumah ada beberapa hewan ternak warga yang hanyut akibat dari banjir tersebut.

Minimnya informasi serta tak teraksesnya daerah itu dengan sinyal membuat komunikasi tersendat yang mengakibatkan bantuan untuk korban banjir lamban sampai ke pemerintah.

Karena Musibah tersebut ketua Hipmakar Sulbar kembali angkat bicara, Aco Riswan salahsatu putra daerah mengungkapkan. Melalui media ini kami Selaku Mahasiswa yang tergabung dalam kec Bonehau Kalumpang merasa terpanggil setelah musibah ini dan pastinya kami mengharap perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju, dikarenakan dampak dari banjir yang melanda keluarga kami mengakibatkan beberapa rumah rusak dan hewan ternak warga sebagian hanyut terbawa arus.

Selain itu ia juga menjelaskan akibat dari banjir ini banyak Petani Jagung gagal panen sedangkan Masyarakat Bonehau notabenenya adalah petani jagung sehingga bisa disimpulkan mereka akan kewalahan memenuhi kebutuhan hidup untuk beberapa hari kedepan.

Di akhir peryataannya ia mengharap Penuh, agar kiranya Pemerintahan gerak cepat turun lapangan melihat langsung kondisi masyarakat agar mampu memahami apa keluhan dan kebutuhan masyarakat. Tutupnya dengan lembut penuh harapan.

Demikian informasi dan harapan Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya, berharap dapat di respon baik oleh Pemerintah Daerah.

Editor: Abstrak

PILIHAN KE TIGA BUKAN SOLUSI

Oleh: Aco Riswan Salahsatu Mahasiswa Fisipol Universitas Tomakaka Mamuju.

Polemik sejarah pada masa pemimpin otoritas yang tidak bisa di pungkiri sedikit bernuansa di masa ini sehingga menjadi alibi dan membuat kita berfikir untuk memilih pemimpin.

Akan tetapi apakah sepenuhnya relevan dengan kondisi sosial hari ini. Jika negara secara konstitusional menghadapkan kita dengan dua pilihan yang secara mutlak mengatur kehidupan masyarakat, maka apakah dengan membuat pilihan ketiga adalah solusi terbaik.

Jika kesejahteraan Masyarakat hari ini secara mutlak harus di atur oleh pemerintah maka apakah dengan tidak memilih pemerintah menjinakkan kesejahteraan.

Berpaling dari dua pilihan ke pilihan ke tiga dampaknya kira-kira seperti apa untuk negri ini, apakah lebih mensejahterakan atau malah cenderung membuat negara tak berarti lagi dengan segala aturannya: lantas mengapa masi taat hukum yg diatur pemerintah.

Ajakan untuk pilihan ke tiga sudah dari dulu diteriakkan jika memang itu adalah solusi terbaik mungkin saja negara ini sudah bubuar karna tidak memiliki pemimpin :siapa yang akan memilih, iakan.

Padahal banyak orang cerdas di negri ini, tapi berbanding terbalik dengan yang memikirkan pilihan ke tiga: apakah betul itu solusi.

Jangan sampai hanya karna popularitas ingin berbeda dengan yang lain pilihan ketiga muncul, yang secara logis akal sehat menyadari itu.

Jika dikuatirkan pemimpin yg akan terpilih tidak amanah, maka mengapa tidak kita membantu mengedukasi masyarakat yang mungkin kurang paham dengan arah pembangunan jika misalnya mereka yg terpilih: bukanka lebih solutif jika difikirkan.

Bukanka salahsatu Filsuf Yunani Plato menyarankan kita memilih pemimpin berdasarkan kebaikan dan kearifan, lebih daripada kelihaian dan karisma mereka yang memiliki keunggulan intelektual: Bisa dijadikan acuan Edukasi dan masi banyak referensi lagi sejenisnya.

Sehingga harusnya kita berperan aktif mendorong publik untuk memilih berdasarkan integritas, kebaikan, kearifan dan sifat tidak mementingkan diri sendiri.

Demikianlah hasil analisis sederhana saya menanggapi problem beberap wacana dan ajakan untuk pilihan ketiga yang secara sadar masi mejadi pertanyaan mendasar tentang kelogisan dan konsekuensi yang akan terjadi.

Dikarenakan jika tidak ada kepercayaan untuk para calon pemimpin kita makan secara tidak langsung kita telah mengonfirmasikan bahwa para Kaka/senior kita terdahulu telah gagal dalam visi dan misinya jika demikian apakah kita masi bangga menjadi bangsa Indonesia.

Bukankah lembaga kemahasiswaan sudah ada sejak dulu, berarti kita yg gagal senior kita yg gagal bukan pemerintah karna tidak ada pilihan lain bagi rakyat.

Kemudian bukanka keruntuhan orde baru ke reformasi di tuntut oleh rakyat mengapa masi mengeluh, para pemimpin lahir dari masyarakat itu sendiri/mahasiswa sekarang bisaka kita paham ada yg salah dari proses kaderisasi dari masa ke masa: Evaluasi jangan sampai karna formalitas kuantitas yang selama ini menjadi metode kita hanya memperbanyak kader adalah indikator lahirnya pemimpin bobrok.

Kekurangan dan kelebihan selalunya melekat pada diri manusia dengan segala keterbatasannya.

Kesimpulan terbaik yg saya tarik, adalah sebagai pemuda secara umum khususnya mahasiswa harusnya kita berperan aktif dalam menyukseskan setiap pemilihan mengawal arah kepemimpinan pemerintahan dalam 5 tahun kedepan jangan sampai masyarakat salah pilih: Banya yg mengeluh nantinya.

Editor: Abstrak

HIPMAKAR : DESAK BUPATI MAMUJU UNTUK SEGERA MENGEVALUASI KADIS SOSIAL

Aco Riswan

Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat

(HIPMAKAR-SULBAR)

FILANTROPIKLASIK.COM
Maraknya isu adanya bantuan beras dari Dinas Sosial kepada Masyarakat Talondo kecamatan Bonehau yang diklaim bahwa bantuan tersebut tidak layak komsumsi ditepis Kadis Sosial Mamuju Muh Lutfi A Muis. Dan menyayangkan adanya isu dan pemberitaan yang terkesan menyudutkan.sebagaimana diungkapkan oleh beberapa media akhir-akhir ini.

Kadis Sosial Mamuju menilai bahwa Beras Yang disalurkan itu sudah sesuai dengan disyaratkan. Dan kalau pun ada beras tidak layak komsumsi itu bukan dari Dinsos Mamuju diperkuat oleh kedatangan Kepala Desa bonehau (Elfian) untuk mengklarifikasi ketidak benaran isu beras yg tak layak konsumsi tersebut.

Lutfi Muis Kepala Dinas Sosial Mamuju yang dikonfirmasi terkait kedatangan Kades Bonehau ke Dinas sosial membawa contoh sisa beras dari bantuan pemerintah ini dengan antusias menjelaskan langkah yang dilakukan Kades Bonehau ini patut diapresiasi dan ini tentu saja menjadi bukti bahwa apa yang diisukan apalagi melalui media itu sama sekali tidak benar.

Sementara itu Sekertaris Dinas Sosial Mamuju Muzakkir yang diketahui dikonfirmasi menyampaikan apresiasi dan berterima kasih atas apa yang dilakukan Pak desa Bonehau yang dinilai positif dan bertujuan meluruskan kesalah pahaman yang terjadi.

Menanggapi pemberitaan yang di angkat beberap media terkait pernyataan Kepala Dinas Sosial (Lutfi). Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya, Aco Riswan kembali angkat bicara karna merasa malu dengan kejadian ini apalagi ini membawa nama kampung halamannya.

Aco membuat pernyataan ini karna merasa bingung dengan pernyataan Kepala dinas sosial (Lutfi) seolah ingin kembali memperkeruh suasana karna di media lain Lutfi membuat pernyataan lain dengan tidak mengakui sembako yg beredar saat setelah mengapresiasi klarifikasi Kades Bonehau saya kira masalah sudah kelar tidak usah bawa nama kampung kami lagi hanya karna bantuan sembako yang tidak diberikanpun tidak ada pengaruhnya bagi kami.

Pernyataan Kadis Sosial yang menjelaskan bahwa Tim Dinsos bekerja maksimal, dibanta dengan tegas oleh Aco Riswan ia menuturkan jika seandainya Tim Dinsos bekerja maksimal maka kejadian yang memalukan ini tidak akan terjadi, sehingga dengan adanya kejadian ini seolah Kepala Dinas Sosial sedang mengonfirmasi kegagalannya sebagai Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, pungkas aco.

Secara kelembagaan kami menegaskan kepada Bupati Mamuju untuk segera menegasi masalah ini paling tidak mengevaluasi kepala Dinas Sosial untuk segera adanya langkah kongkrit menyelesaikan persoalan ini karna kami tidak terima jika hanya persoalan sembako sampai sekeruh ini yang jika harus memilih lebih baik tidak dapat daripada harus membawa nama kampung kami cukuplah hanya persoalan tambang kemarin kami di injak-injak mengingat daerah kami memiliki nilai adat yg harus di pertahankan. Tutup aco

Demikian tanggapan dan pernyataan Aco Riswan selaku ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya yg juga adalah Mahasiswa Universitas Tomakaka Mamuju jurusan Ilmu Politik. harapannya bisa segera di perhatikan oleh jajaran Pemerintahan Kabupaten sampai Provinsi Sulawesi barat.

Editor : Abstrak

HIPMAKAR : SOALKAN SEMBAKO KECAMATAN BONEHAU, PR PEMERINTAH !!!

Aco Riswan

Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat

(HIPMAKAR-SULBAR)

FILANTROPIKLASIK.COM

Pemerintah Kabupaten Mamuju melalui Dinas Sosial telah membagi sembako kepada masyarakat, sebagai jaminan kebutuhan selama pandemi virus korona. Sayangnya, warga Bonehau mengaku beras yang didapat sudah tidak layak konsumsi.

Menanggapi kejadian tersebut Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya (Hipmakar). Aco Riswan mengaku sangat kecewa dengan bantuan pemerintah yang tidak memperhatikan mutu dan kualitas sembako yg di berikan kepada masyarakat Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau.

Kemudian Aco juga mengherankan beras yang sudah menguning mengapa masi dibagikan ke masyarakat apakah pemerintah tidak memeriksa terlebih dahulu atau memang ada indikasi kesengajaan oleh oknum-oknum yg tidak bertanggung jawab karna "kepentingan politik menjelang pilkada"

Saya heran apakah kalian menganggap kami binatang sehingga diberikan beras yg layaknya pakan ternak, jika tidak ada klarifikasi dari pemerintah soal sembako yg tak layak konsumsi tersebut maka kami tegaskan akan kembali konsolidasi ke masyarakat dan Mahasiswa untuk berdemonstrasi di kantor Bupati Mamuju. Pungkas Aco

Kemudian ia juga mempertanyakan sembako yang dibagikan mengapa dikemas dalam kontong kresek sedangkan seharusnya dikemas dalam karung kemudian masalah paket sembako yg dinilai tidak cukup dengan nilai uang Rp 150 saya kira akan lebih baik jika itu diuangkan saja, ujarnya.

Saya kira kami hanya ini mengklarifikasi terkait bantuan sembako yg diberikan Dinsos tersebut, kami mohon perhatiannya juga kepada Anggota DPRD kab Mamuju, untuk Masyarakat Bonehau pada umumnya, tutup Aco.

Demikian tanggapan Aco Riswan selaku ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya (Hipmakar) yang juga adalah Mahasiswa Universitas Tomakaka Mamuju, Fakultas ilmu Sosial dan Politik.

Editor : abstrak

TAK HIRAUKAN BONEHAU-KALUMPANG PEMERINTAH DI SOROT WARGA

Aco Riswan

Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat

(HIPMAKAR SULBAR)

Polemik tentang bantuan Pemerintah yang di alokasikan untuk penanganan Covid-19 menua banyak perhatian Publik dikarenakan masih ada keganjalan paradigma yang hadir di tengah-tengah Masyarakat.

Aco Riswan Ketua HIPMAKAR SULBAR salahsatunya juga ikut menanggapi kinerja Pemerintah yang di anggap masih sangat tumpang tindih dan tidak jelih dalam menangani Covid-19 ini.

Terbukti dari beberapa Bantuan Pemerintah yang hadir di Provinsi Sulawesi Barat terkhusus dalam hal ini Kabupaten Mamuju yang nominalnya tidak terbilang sedikit tidak satupun di salurkan ke kecamatan kami BONEHAU-KALUMPANG padahal saya yakin pemerintah pasti paham kondisi daerah tersebut. Pungkas Aco

Kemudian dia juga menambahkan, Saya justru merasa sedih melihat pembagian Bantuan Pemerintah seiring mengingat Masyarakat BONEHAU-KALUMPANG yg sempat saya tanyai masalah bantuan pemerintah.

Berlomba-lomba Pemerintah Pusat sampai Daerah sebut saja PRESIDEN, KEMENTRIAN, DPR RI, DPD RI, GUBERNUR, BUPATI, tersebar di Media Sosial dengan bangganya membagikan sembako kepada warga per Kotaan sedang kami di Desa hanya Mengharapkan BLT DD yg sangat lambat di salurkan saya paham betul bagaimana kondisi sebagian Masyarakat Bonehau Kalumpang.

Kemudian keterlambatan Penyaluran BLT DD "Diduga Pemerintah Daerah menahan anggaran sampai Perda di terbitkan, menurut Mendes PDTT Bapak Abdul Halim Iskandar, kalau benar begitu kami harap Pemda bisa segera mengeluarkan Perdanya.

juga kami meminta Kepada Pemerintah untuk Meratakan bantuannya jangan hanya monoton dalam Perkotaan Saja yang bahkan cenderung memilah-milah Daerah. Tutupnya

Editor :Abstrak

HIPMAKAR : APARAT KEPOLISIAN GAGAL TAK MAMPU AMBIL SIKAP

Aco Riswan Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat

(HIPMAKAR-SULBAR)

FILANTROPIKLASIK.COM- Kejadian tragis menimpa salah seorang warga asal Sulawesi Barat yang tewas dikeroyok dihadapan aparat kepolisian, kian menjadi sorotan bublik.

Kejadian bermula saat Yus Yunus (26), warga asal Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali mandar, tewas diamuk massa setelah dituduh menabrak seorang pengendara motor dan seekor babi di Pintu Angin Dogiyai, Kabupaten Nabire, Papua. Minggu (25/02/20) lalu.

Dalam video viral yang beredar di media sosial, terlihat korban Yus Yunus diamuk massa dengan menggunakan kayu dan batu dihadapan beberapa orang polisi berseragam, lengkap dengan senjata laras panjangnya namun takberdaya sama sekali.

Meski mencoba memberikan perlindungan kepada korban namun pihak kepolisian terlihat jelas tak mampu mererai aksi pengeroyokan tersebut, akhirnya Yus Yunus tewas ditempat kejadian.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua  HIPMAKAR SULBAR Aco Riswan mengecam tindakan yang dinilai tidak berprikemanusiaan tersebut.

“Kami mengutuk dan mengecam keras kejadian ini sehingga menganggap Kapolda Papua dan Kapolres Nabire gagal dalam proses pengamanan waktu itu olehnya kami mendesak Kapolri segera turun tangan menyelesaikan perkara ini,” tegas Aco Riswan.

Aco Riswan juga menegaskan kejadiaan yang menimpa Yus Yunus, pihak kepolisian harus segera mengusut tuntas dan menangkap pelaku agar masalah ini tidak meluas dan meresakan Masyarakat Sulawesi (Polewali) berkepanjangan.

“Kepolisian juga harus segera menuntaskan kasus ini menangkap setiap pelaku, kemudian meminta kepada Kapolri untuk mengevaluasi anggotanya yang di anggap telah gagal dalam proses pengamanan di lokasi kejadian (Nabire)" tutup Aco.

Editor : Abstrak

HIPMAKAR Sorot Apel Akbar HABSI-IRWAN Yang Dihadiri Puluhan Pejabat Daerah

Aco Riswan Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat (HIPMAKAR SULBAR)

Menanggapi kegiatan Apel Akbar HABSI-IRWAN yang diselenggarakan Senin, 24 Februari 2020, pukul 12.00 wita sd selesai bertempat di Lapangan Ahmad Kirang.

Kegiatan yang di hadiri puluhan Pejabat besar di Provinsi Sulawesi Barat ini mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat dan salahsatunya tanggapan dari Organisasi Daerah yang berasal dari kecamatan Bonehau Kalumpang.

Aco Riswan Ketua HIPMAKAR SULBAR ketika di tanya soal tanggapannya yang langsung menyorot kegiatan Apel Akbar HABSI-IRWAN di hari kegiatan yang sama mengatakan, "HABSI-IRWAN jangan terlalu senang dulu berkoar-koar dihadapan Rakyat akan kemenangan di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati mendatang tepatnya September 2020 sebab masi banyak persoalan kerakyatan yg belum tertunaikan."

Kemudian Aco Riswan Juga menambahkan dengan lantang HABSI-IRWAN jangan terlalu bangga Dan kepedean selagi Infrastructure Jalan di Bonehau Kalumpang masi belum di maksimalkan maka kami akan tetap setia menyoroti Pemerintah sampai Masyarakat sadar untuk tidak jatu kelubang yang sama, pungkasnya.

Demikian lampiran potret Perbandingan antara kesejahteraan Rakyat Dan kesejahteraan Pemerintah silahkan Menilai dengan sudut pandang masing-masing.

Editor : Abstrak

HIPMAKAR SOROT APEL AKBAR HABSI-IRWAN YANG DIHADIRI PULUHAN PEJABAT DAERAH

Aco Riswan Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat (HIPMAKAR SULBAR)

Menanggapi kegiatan Apel Akbar HABSI-IRWAN yang diselenggarakan Senin, 24 Februari 2020, pukul 12.00 wita sd selesai bertempat di Lapangan Ahmad Kirang.

Kegiatan yang di hadiri puluhan Pejabat besar di Provinsi Sulawesi Barat ini mendapat tanggapan dari berbagai elemen masyarakat dan salahsatunya tanggapan dari Organisasi Daerah yang berasal dari kecamatan Bonehau Kalumpang.

Aco Riswan Ketua HIPMAKAR SULBAR ketika di tanya soal tanggapannya yang langsung menyorot kegiatan Apel Akbar HABSI-IRWAN di hari kegiatan yang sama mengatakan, "HABSI-IRWAN jangan terlalu senang dulu berkoar-koar dihadapan Rakyat akan kemenangan di Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati mendatang tepatnya September 2020 sebab masi banyak persoalan kerakyatan yg belum tertunaikan."

Kemudian Aco Riswan Juga menambahkan dengan lantang HABSI-IRWAN jangan terlalu bangga Dan kepedean selagi Infrastructure Jalan di Bonehau Kalumpang masi belum di maksimalkan maka kami akan tetap setia menyoroti Pemerintah sampai Masyarakat sadar untuk tidak jatu kelubang yang sama, pungkasnya.

Demikian lampiran potret Perbandingan antara kesejahteraan Rakyat Dan kesejahteraan Pemerintah silahkan Menilai dengan sudut pandang masing-masing.

Editor : Abstrak

HIPMAKAR Ingatkan Masyarakat Bonehau Kalumpang Jangan Salah Pilih Pemimpin

Aco Riswan Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat (HIPMAKAR SULBAR)

Menanggapi kinerja Pemerintah, HIPMAKAR SULBAR lembaga yang berasal dari dua kecamatan ini ingatkan Masyarakat Bonehau Kalumpang untuk tidak salah pilih Pemimpin lagi.

Berdasarkan pada pengalaman setelah merasakan pahitnya di bawa pemerintahan Bupati Mamuju maupun Pemerinta Gubernur Provinsi Sulawesi Barat yang takkunjung bisa menyelesaikan problematika kerakyatan terutama pada daerah-daerah yang di anggap masi terisolir sampai saat ini.

Aco Riswan, Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalumpang Raya Sulawesi Barat (HIPMAKAR SULBAR) menegaskan bahwa Pemerintah Hari ini baik dari Pemda dan Pemprov itu sudah sudah sangat Zholim terhadap Masyarakat Bonehau Kalumpang dengan tidak mempreoritaskan Infrastructure jalan, sehingga perekonomian bisa berkembang dengan pesat ketika aksesnya bagus.

Kemudian Aco Riswan Juga menambahkan dengan tegas "ketika Pemda dan Pemprov tidak segera menindak lanjuti Perbaikan Jalan Bonehau Kalumpang maka kami akan kembali merapikan barisan konsolidasi kemasyarakat dan kampus yang ada di Kabupaten Mamuju untuk kembali turun kejalan meneriakkan persoalan ini kepada Pemerintah dan akan kembali menuntut keadilan terhadap anggaran Rp.30 Milliar yang dialokasikan untuk Manakarra Tower dan anggaran jalan yg diberikan untuk Bonehau Kalumpang yang hanya sampai 2 km saja" pungkasnya.

Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Tomakaka ini juga mengatakan sangat kecewa dengan tindakan Pemerintah yg kurang mempreoritaskan pembangunan di daerah contoh, Manakarra Tower yg Hanya berpusat di kota sedang masi banyak Masyarakat yang menjerit di daerah-daerah terisolasi atas kebijakan tersebut.

Editor : Abstrak

Aco Riswan : Suasana Dan keseruan Politik Bagaikan Menonton Filem Layar Lebar

Kembali kita menyaksikan maraknya perebutan kekuasaan dari tatanan lembaga negara maupun lembaga-lembaga ormas dan kemahasiswaan sehingga elit-elit politik dari berbagai fraksis sampai kepada lembaga-lembaga yang terkait kemudian ikut bermain dalam perebutan kekuasaan, sunggu menarik untuk di saksikan oleh-orang yang memahami konflik menarik ini. 

Kelompok-kelompok terorganisir tawar-menawar berkompromi untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka. Digerakkan oleh keinginan pragmatik untuk sukses, para politisi bisa melanggar asas-asas moral dalam meraih kepentingan-kepentingan mereka. 

Oleh karenanya semakin banyak kelompok yang berkonflik dalam hal meraih kepentingan kelompok, maka semakin banyak keuntungan yang didapat. Karena konflik tersebut akan melahirkan kesepakatan-kepakatan yang saling menguntungkan masing-masing kelompok.

Konflik yang berkepanjangan melibatkan beberapa organisasi dalam proses merebut kekuasan, dijadikan sebagai bahan tolok ukur untuk menandakan bahwa politik saat itu sedang di puncaknya.Timbulnya konflik dalam medan peperangan disebabkan oleh adanya tujuan-tujuan dan kepentingan kelompok yang berbeda karna banyaknya kelompok-kelompok yang menyelipkan kepentingan sehingga subtansial dari hasil pertarungan itu takmenjadi prioritas lagi dalam kinerja.

Oleh karenanya, tidak heran jika dalam prosesnya hal-hal menyimpang kerap dilakukan demi kekuasaan, politik yang didalihkan sebagai “win-win solution” menjadi politik yang menghalakan segala cara. Walaupun begitu, setelah mendapatkan kekuasaan tampak sebagian juga tetap mengutamakan kepentingan rakyat. 

Namun sebagaimana mengutip pernyataan Thommas Hobbes seorang filsuf Inggris yang memiliki pandangan tentang hubungan manusia dengan sistem negara. Politik sehat, cerdas, dan berintegritas merupakan hal yang harus diterapkan oleh para politisi, dan lembaga-lembaga lain yang meliputi ormas dan kemahasiswaan karena sesuatu hal dimulai dengan cara yang baik, akan menghasilkan hal-hal yang baik juga.

Politik sendiri bukan hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi dan kekuasaan, melainkan asas-asas moral dengan nilai-nilai yang abstrak seperti kepentingan nasional, kesejahteraan umum, kemaslahatan bersama, kehendak umum, dan kehormatan sosial yang artinya melingkupi segala aspek.

Namun bukan kesalahan juga jika banyaknya pernyataan-pernyataan buruk tentang semua kegiatan politik. Bagi politisi hal itu merupakan bahagian dari strategi untuk mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan yang diharapkan, proses perdebatan menyebabkan para politisi harus pandai berdalih dan memainkan logika karena akan banyak pandangan (persepsi) yang dicampuri dengan pernyataan yang terkadang bertolak belakang dengan fakta, hanya untuk tercapainya tujuan utama. Karena dengan begitu, harapan-harapan yang sudah terpeta dalam benak pikiran terkait kepentingan publik, akan terwujud jika kekuasaan sudah di tangan. Oleh karenanya, kecerdasan dan kemantapan talenta politisi dibutuhkan dalam posisinya. 

Editor : Abstrak 

Aco Riswan : Pemuda Baper Kalumpang Raya Galau Akan Perubahan.

Masi dalam misi yg sama konsep besarku takkan gugur dan berhenti sebelum mimpi untuk menyatukan segenap pemuda yg bersal dari Kalumpang Raya betul-betul tercapai tanpa ada lagi skak dan ego kelompok-kelompok karna disitula puncak klimaks dari idealnya perjuanganku untuk daerah tercinta. 

Kesulitan yang menjadi kendala dalam konsep besar ini karna masi ada ego-ego yg masi bertahan pada porosnya. Akan lebih baik ketika kita satu dalam persepsi dalam misi besar ini demi kepentingan bersama dan kemajuan daerah sehingga akan tercipta power yang berbeda dalam perjuangan kita.

Bukankah dari dulu kita telah sadar bahkan hari ini. Tentang kelemahan kita dari daerah ini terlalu banyak kepentingan yang bersifat ambisius pribadi sehingga kita telah buta dan tuli akan jeritan keluarga yang seolah menangis dan berkata siapa yang bisa memperjuangkan kita, lalu apakah kita masi akan bertahan pada ego kurasa malula kita yg ketika pulang hanya bisa bercerita tentang perkembangan daerah orang. 

Bucara persoalan persatuan sangat nihil ketika mita mau katakan berharap tentang perubahan akan menjadi wacana belaka tentang daerah kita, mungkin ia ada perubahan itu tpi jangan menuntut cepat dan maksimal sesuai harapan keluarga yang sedari dulu terguncang oleh keadaan jalan yg memprihatinkan yg seharusnya dari awal kita sudah dapatkan perhatian itu. 

Daerah yang nota benenya adalah salahsatu kecamatan tertua di Sulawesi Barat bukankah miris ketika ketika menjadi salahsatu daerah yg masi tertinggal bicara persoalan inprastruktur, pendidikan, kesehatan dan takkala pentingnya perhatian terhadap sektor pertanian, kurasa pemuda kita terlalu apatis sehingga kecenderungan pemudanya cepat pragmatis terhadap yg di janjikan oleh praktisi yg merusak generasi.

Beberapa aktifis telah hilang awalnya seorang yang otokritik tiba-tibah hilang dan muncul menjadi pahlawan yg tak bernilai lagi tetapi mampu menghipnotis masyarakat sekali lagi kekeluargaan mengalahkan idealnya syarat atas perubahan sehingga ternina bobokan oleh kebahagiaan utopia(angan-angan).

Rekonsoliasi adalah solusi atas perpecahan pemuda kita. Kesadaran menjadi alasan dasar untuk kembali menyatukan persepsi tentang kebahagiaan bersama demi keluarga dan masa depan generasi. Kita yg hidup di masa sekarang harus lebih dulu bisa memikirkan mereka yang akan hadir sebagai pelanjut perjuangan kita di masa mendatang.

Editor : Abstrak